“Hasil diskusi kita ini akan tindaklanjuti kepada penyelenggara dari berbagai tingkatan. Baik itu di KPU Kabupaten, PPK, PPS sampai KPPS,” kata Budiman.
Salah satunya adalah mengenai akses pada pembuatan TPS yang diharapkan supaya ramah difabel. mulai dari pintunya itu diberikan jarak 90 cm agar kursi roda bisa masuk, lokasinya bisa dijangkau, kemudian mejanya jangan terlalu tinggi.
“Dalam diskusi tadi juga disampaikan pernah lama menunggu. Jadi kita akan memberikan prioritas untuk pemilih yang masuk dalam kategori rentan, termasuk difabel” tambahnya.
Hasil, koordinasi ini sangat perlu agar data yang disampaikan bisa disinkronkan dengan data yang dimiliki KPU.
“Jadi kita berharap tidak ada lagi teman-teman disabilitas yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya, karena semua warga negara berhak menyalurkan hak pilihnya,” harapnya.
Sedangkan, Ketua KPU Mamuju Indo Upe menyampaikan apresiasi apa yang dilakukan Gema Difabel Sulbar. Semoga kordinasi ini terus dilakukan agar hak pilih disabilitas bisa disalurkan.
“Kita sangat apresiasi apa dilakukan ini. Kalau saya melihatnya bahwa memang perlu untuk memassifkan kordinasi dengan semua pihak terkait penyaluran hak pilih teman-teman disabilitas,” ucapnya.
Sehingga, data-data pemilih disabilitas yang dikumpulkan Gema Difabel Sulbar bisa sinkron dengan data yang dimiliki KPU Mamuju.
“Jadi kalau ada belum terakomodir bisa langsung dilaporkan ke PPS bahkan ke kantor KPU Mamuju langsung. Jadi by name by adress disampaikan agar bisa masuk data potensial dan bisa diselesaikan. Kita juga akan sampaikan agar pembuatan TPS bisa ramah disabilitas hingga pada tahapan Bimtek KPPS nantinya,” ujarnya. (*)
