MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar mengubah pengelolaan dan pendistribusian logistik Pilkada Sulbar 2024. Tujuannya memastikan penataan dan jadwal distribusi logistik berjalan lebih efisien.
Itu berarti pengelolaan dan pendistribusian logistik Pilkada Sulbar 2024, berbeda dengan kondisi Pemilu 2024, Februari lalu. KPU Sulbar ingin memastikan segala hal yang berkaitan dengan logistik tidak menjadi kendala yang menghambat tahapan Pilkada Sulbar 2024.
Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar menuturkan, penyeragaman metode dan waktu pengelolaan logistik penting dilakukan untuk mencegah perbedaan antar kabupaten. Meski demikian, pihaknya menyadari kondisi setiap kabupaten berbeda-beda.
“Kami harus menemukan kesepakatan terkait jadwal pengelolaan logistik, agar prosesnya lebih teratur,” kata Said Usman, saat dihubungi, Minggu 13 Oktober.
Said menguraikan pengelolaan dan distribusi logistik meliputi penerimaan logistik, perhitungan jumlah, serta pengecekan kondisi logistik. Dari tahapan ini, diperoleh informasi tentang kecukupan dan kelaikan logistik yang akan digunakan.
“Langkah selanjutnya adalah menentukan proses packing dan distribusi, hingga tahap penyerahan logistik. Semua ini merupakan bagian dari proses pengelolaan logistik yang sudah kami rancang,” tambahnya.
Perubahan dalam penataan pengelolaan dan pendistribusian logistik ini dilakukan berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya. Hal ini juga berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada 2024 yang membutuhkan persiapan lebih matang.
“Jika kita tidak tertib dalam mengelola logistik, terutama dalam menghitung kekurangan, kita akan kehabisan waktu untuk meminta penambahan jika terjadi kekurangan,” jelas Said Usman.
Ia menegaskan bahwa proses penghitungan dan pengecekan kecukupan logistik perlu dilakukan segera setelah logistik diterima. Demi memastikan kelancaran distribusi ke berbagai wilayah.
“Meminta tambahan logistik akibat kekurangan membutuhkan proses dan waktu. Sementara pemilihan tahun ini berlangsung serentak. Semua perusahaan penyedia akan menerima permintaan dari berbagai KPU di seluruh Indonesia,” ungkap Said.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi KPU Sulbar mendorong penataan ulang proses pengelolaan dan pendistribusian logistik. Termasuk dalam mengantisipasi kekurangan bahan yang bisa saja terjadi.
“Di pemilu sebelumnya, beberapa daerah mengalami kekurangan logistik. Jangan sampai terulang, sehingga diperlukan penataan yang lebih baik dan teratur. Proses ini juga sebagai langkah antisipasi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” bebernya.
Anggota Bawaslu Sulbar, Hamrana Hakim pihaknya memastikan bakal terus melakukan pengawasan melekat terkait logistik, demi memastikan kualitas dan kuantitas logistik yang telah didistribukasikan sesuai dengan standar aturan yang ada.
“Selain memastikan logistik tiba tepat waktu, kami juga melakukan pengecekan fisik untuk memastikan tidak ada kerusakan selama proses pengiriman. Begitu juga dengan kelengkapan logistik yang datang. Kami pastikan semuanya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan,” jelas Hamrana.
Hamrana juga mengatakan, proses distribusi logistik ini diharapkan terus berjalan lancar, hingga mendekati pemungutan suara pada Rabu 27 November.
“Kami akan tetap siaga dan melakukan pengawasan intensif terhadap setiap proses distribusi logistik. Mulai pengiriman hingga diterima di seluruh kabupaten sampai tingkat kecamatan,” ujar Hamrana. (*)
Komentar