Surat Suara Pilkada Sudah Ada, Disortir Dulu Sebelum Didistribusikan

MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Surat suara Pilkada Serentak 2024 telah tiba di enam KPU kabupaten di Sulbar. Totalnya 1.679.678 surat suara.

Tidak hanya polisi, Bawaslu Sulbar pun memastikan pengawasan logistik terus dilakukan.

Surat suara tersebut mencakup Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup). KPU di kabupaten juga terlebih dahulu bakal melakukan sortir dan pelipatan surat suara sebelum didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Surat suara cadangan juga telah disiapkan dan tersimpan di KPU Sulbar. Surat suara cadangan bakal digunakan jika saat penyortiran dan pelipatan terdapat surat suara yang rusak atau tidak layak digunakan. Termasuk kemungkinan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Komisioner KPU Sulbar, Budiman Imran menuturkan, jumlah surat suara sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS. Namun ada tambahan 2,5 persen dari jumlah surat suara per TPS untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“Distribusi surat suara sudah dimulai pada 19 Oktober dan akan disalurkan ke KPU kabupaten melalui jalur darat. Polman, Majene, Mamuju dan Mamuju Tengah sudah menerima logistik surat suara,” ujar Budiman, kemarin.

Ketua Bawaslu Sulbar, Nasrul Muhayyang menuturkan, pihaknya memastikan pengawasan terus berjalan dengan baik. Saat ini Bawaslu fokus pada pengawasan masa kampanye, distribusi logistik, pengawasan DPT dan DPK, netralitas ASN, TNI, polri serta aparat desa.

“Untuk logistik sudah berada di KPU kabupaten. Kemarin (Jumat) telah tiba di Pelabuhan Soekarno Makassar. Kita akan kawal dan awasi logistik. Seluruh jajaran bakal mengawasi hingga titik akhir di TPS,” bebernya.

Sejauh ini, lanjut dia, ada beberapa laporan masyarakat dan temuan bawaslu terkait dugaan politik uang dan netralitas ASN serta dugaan pelanggaran lain di masa kampanye. Paling banyak terjadi di Kabupaten Mamuju.

“Terbanyak saat ini baik laporan dan temuan itu ada di Kabupaten Mamuju. Itu tentu ditangani Bawaslu Mamuju. Ada juga di Pasangkayu, kemudian di beberapa kabupaten juga. Pada dasarnya kami tetap mengupayakan pencegahan sebelum adanya temuan dan laporan,” bebernya.

Ketua KPU Mamuju Indo Upe mengatakan logistik surat suara tiba di KPU Mamuju pada Sabtu 19 Oktober pagi. Logistik surat suara berjumlah 199.322 lembar.

“Jadi intinya ada 100 box. Di mana 1 box itu untuk surat suara PSU, namun surat PSU untuk pemilihan gubernur tidak turun di kantor KPU kabupaten, tapi turun di kantor KPU provinsi,” ungkap Indo Upe.

Apel Siaga Pengawasan
Bawaslu Sulbar juga telah melakukan apel siaga dilakukan guna memastikan kesiapan seluruh perangkat pengawasan, dalam mengawas setiap tahapan Pilkada di Sulbar. Utamanya di masa kampanye saat ini.

“Kami berkumpul untuk memberikan dan memperlihatkan ke masyarakat bahwa kita siap melaksanakan seluruh pengawasan tahapan pilkada,” kata Nasrul Muhayyang, usai Apel Siaga Pengawasan, Sabtu 19 Oktober.

Nasrul juga meminta seluruh Bawaslu kabupaten tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Hindari konflik internal, sebab Bawaslu mesti fokus dalam melakukan pengawasan. Pengawasan menjadi penting karena Bawaslu menjadi bagian dari suksesnya proses demokrasi Pilkada.

“Jaga kesehatan pengawas, ke depan semakin berat tugas. Sampaikan ke keluarga bahwa kita akan banyak menghabiskan waktu dalam bekerja menjalankan tugas mulia sebagai pengawas,” bebernya.

Plt Badan Kesbangpol Sulbar, Herdin Ismail menuturkan, pelaksanaan Pilkada tidak akan berlaku jujur, adil, aman dan damai kalau tidak diawali dengan suasana kerukunan. “Tidak boleh ada perasaan egois sektoral,” bebernya.

Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin juga telah menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten untuk menjalankan proses demokrasi yang berintegritas dan profesional.

“Menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas ASN dan tidak melakukan politik praktis. Tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, ASN diminta tidak menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Tidak membuat keputusan atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama masa kampanye.

“Mari kita tetap membangun profesionalisme, sesuai peran dan amanah yang diletakkan dipundak kita masing-masing,” tandasnya.

Sebelumnya, KPU Sulbar telah menetapkan DPT untuk Pilkada Sulbar 2024 sebanyak 996.542 pemilih. Rinciannya 499.698 pemilih laki-laki dan 496.844 pemilih perempuan. Tersebar di 2.921 TPS di Sulbar.

Ketua KPU Sulbar, Said Usman, memastikan bahwa data DPT ini sudah melalui proses verifikasi dan perbaikan yang cermat. “DPT yang kami tetapkan ini sudah sesuai dengan hasil perbaikan dari data sebelumnya,” jelas Said Usman.

Jumlah DPT 2024 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang tercatat sebanyak 985.760 pemilih. “Terdapat penambahan sekitar 10 ribu pemilih jika dibandingkan dengan DPT pada pemilu sebelumnya,” tambah Said.

Dengan persiapan yang matang ini, KPU Sulbar berharap agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami berkomitmen untuk memastikan kelancaran seluruh tahapan Pilkada di Sulbar,” kata Said Usman. (ajs)