MAMUJU, RADARSULBAR NEWS – Persoalan anggaran Pilkada Mamasa 2024 masih belum tuntas. Berisiko membuat tahapan terganggu. Muncul wacana kalau pemerintah pusat bakal mengalokasikan anggaran khusus ke Bumi Kondosapata.
Hal tersebut disampaikan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar, Said Usman Umar, saat diwawancarai kemarin. Menurutnya, anggaran Pilkada Mamasa sudah cair 27 persen. Bulan ini ditargetkan 40 persen.
“Ada potensi anggaran diserahkan langsung dari pemerintah pusat untuk Mamasa,” kata Said Usman.
Kendati begitu, pihaknya belum melihat potensi terganggunya tahapan Pilkada di Mamasa hingga saat ini. “Sampai hari ini belum kami lihat ada pengaruh anggaran terhadap tahapan di Mamasa. Kami yakin proses tahapan di Mamasa tetap berjalan baik,” bebernya.
Ia mengaku, Kemendagri telah memberikan solusi kepada Pemkab Mamasa sewaktu kunjungan audiens antara KPU Sulbar, KPU Mamasa dan Pemkab Mamasa di Kemendagri, Jakarta, beberapa Waktu lalu.
“Kalau benar Pemkab Mamasa tidak mampu memenuhi anggaran sesuai NPHD, Pemkab Mamasa diminta membuat surat ke Kemendagri berikut argumentasi masalah yang terjadi di Mamasa,” ujar Said Usman.
Said Usman menyebutkan, KPU RI telah menargetkan seluruh satker untuk mencairkan 100 anggaran Pilkada pada bulan Agustus. “Semua harus dicairkan, tidak boleh lagi ada di kas daerah,” tutur Said Usman.
Terpisah, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengaku, telah berkomunikasi dengan Pj Bupati Mamasa, Muhammad Zain. Secara umum tahapan Pilkada di Mamasa masih berjalan sesuai koridor.
“Memang keuangan di Mamasa agak sedikit bermasalah kemarin, tapi begitu ada uang langsung bayar. Jadi tidak akan terganggu. Sampai saat ini uang yang ada cukup,” ujarnya.
Bahtiar mengaku, KPU Mamasa belum menerima anggara 100 persen seperti daerah lain. Namun, Pemkab Mamasa telah memastikan bakal memenuhi anggaran demi suksesnya Pilkada Mamasa.
“Kalau anggaran dari pemerintah pusat saya belum tahu. Tetapi bupati membuat komitmen betul bahwa tahapan Pilkada tidak akan terganggu karena anggaran,” jelasn Bahtiar.
Sebelumnya, Ketua KPU Mamasa Sumarlin menjelaskan, pertemuan dengan Kemendagri dilakukan sebagai upaya konsultasi anggaran Pilkada Mamasa. Hanya saja, Sumarlin enggan terlalu berkomentar banyak terkait apakah Pemkab Mamasa bisa memenuhi NPHD tersebut atau tidak.
Hingga hari ini, Pemkab Mamasa baru mengalokasikan NPHD untuk Pilkada Mamasa Rp 9 miliar ke KPU Mamasa. Padahal, Pemkab Mamasa telah menyepakati anggaran Pilkada Mamasa sebesar Rp 52,5 miliar.
“Tentu yang lebih kompeten dan pas untuk menjawab adalah Pemda Mamasa. Yang pastinya kita sudah menyepakati nilai Rp 35 miliar dalam NPHD. Bahwa mereka sanggup memenuhi atau tidak tentu mereka yang lebih pas untuk menjawabnya,” tutur Sumarlin.
Yang pasti, lanjut dia, pihaknya tetap melaksanakan tahapan Pilkada sesuai dengan dana yang diberikan. “Kalau anggarannya sudah habis, ya tentu kita hentikan tahapan,” tegas Sumarlin. (ajs)
Komentar